Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri PUPR Masalahkan Naturalisasi Sungai, DPRD Bela Anies

Editor

Ali Anwar

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meninjau sungai Ciliwung saat menghadiri peringatan Hari Ciliwung ke-7 di kawasan Condet, Jakarta, Ahad,11 November 2018. Anies Baswedan meninjau kondisi sungai Ciliwung dalam peringatan ini. TEMPO/M Taufan Rengganis
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meninjau sungai Ciliwung saat menghadiri peringatan Hari Ciliwung ke-7 di kawasan Condet, Jakarta, Ahad,11 November 2018. Anies Baswedan meninjau kondisi sungai Ciliwung dalam peringatan ini. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik geram terhadap pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang mempermasalahkan program naturalisasi sungai oleh Gubernur Anies Baswedan.

Baca juga: Menteri PUPR Tagih Penjelasan Anies Soal Naturalisasi Sungai

Menurut Taufik, pemerintah DKI tak perlu menjelaskan kepada pemerintah pusat mengenai program itu. "Itu tidak perlu dijelaskan. Dia mesti paham, menteri masak tidak paham?," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Maret 2019. "Enggak usah jadi menteri kalau nggak ngerti," ujar Taufik.

Taufik mengaku harus membela Gubernur DKI Anies Baswedan, karena konsep naturalisasi sungai yang digaungkan \Anies sudah jelas. Basuki sebagai menteri seharusnya mengetahui perbedaan normalisasi dan naturalisasi.

Sebab, pemerintah pusat bertanggung jawab atas pembenahan 13 sungai sehingga pernah menerapkan normalisasi dan naturalisasi. "Mana yang perlu dinormalisasi dan mana yang perlu dinaturalisasi, kan mestinya ada dong," ucap Taufik.

Sebelumnya, Basuki menyebut, pemerintah DKI belum menjelaskan program naturalisasi untuk mengatasi banjir di Ibu Kota. Dia meminta Anies mendiskusikan program itu untuk direalisasikan bersama-sama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Basuki mengatakan, pihaknya telah mengundang Anies untuk membicarakan seputar naturalisasi. Anies pun memberikan disposisi kepada staf DKI untuk hadir dalam rapat.

Akan tetapi, menurut Basuki, staf itu tak memahami konsep naturalisasi yang dimaksud Anies. Karena itulah, Basuki kembali mengundang Anies untuk memaparkan secara langsung konsep naturalisasi.

"Jadi, kalau untuk normalisasi karena beliau dilihat punya ide naturalisasi, lah opo iki, saya ajak ngoceh aja diskusi. Apa programnya naturalisasi, mari kita bareng-bareng. Nah ini belum ketemu," kata Basuki di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2019.

Baca juga: Menteri PUPR: Staf Anies Tak Paham Naturalisasi Atasi Banjir

Sebelumnya, Anies Baswedan menyampaikan program naturalisasi sungai harus dilanjutkan untuk mengatasi banjir di Ibu Kota. Menurut dia, naturalisasi sungai adalah sebuah konsep untuk mengembalikan sungai menjadi ekosistem yang natural dan alamiah.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

3 jam lalu

Suasana arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2023. Sebanyak 25 ruas jalan di DKI Jakarta berencana menggunakan jalan berbayar atau model electronic road pricing (ERP). Rencana tersebut sedang dimatangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bertujuan mengurai kemacetan seiring dengan kewajiban pengguna jalan untuk membayar biaya. Di antara 25 ruas jalan tersebut salah satunya yakni Jalan Gatot Subroto. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.


Kans Gabung di Kabinet Prabowo-Gibran: Anies Tak Mau Berandai-andai, Ganjar Sebut Lebih Baik di Luar

9 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kans Gabung di Kabinet Prabowo-Gibran: Anies Tak Mau Berandai-andai, Ganjar Sebut Lebih Baik di Luar

Anies tidak mau berandai-andai. Sedangkan Ganjar menyebutnya lebih baik di luar kabinet Prabowo-Gibran. Apa alasannya?


Minta Parpol Pendukung Anies dan Ganjar Tak Gabung KIM, Pengamat: Hormati Suara Rakyat yang Tak Pilih Prabowo-Gibran

11 jam lalu

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti memaparkan materi dalam diskusi bertajuk Menilai Kinerja KPU dalam Kasus Partai Prima di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Maret 2023. TEMPO/IMA DINI SAFIRA
Minta Parpol Pendukung Anies dan Ganjar Tak Gabung KIM, Pengamat: Hormati Suara Rakyat yang Tak Pilih Prabowo-Gibran

Ray Rangkuti menyinggung partai non-koalisi KIM yang hendak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal itu dianggap tidak menghormati rakyat


Anies Baswedan Singgung Peluang Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

21 jam lalu

Anies Baswedan Singgung Peluang Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

Anies Baswedan mengakui dirinya masih kerap ditanya apakah akan masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.


Rencana Anies Usai MK Tolak Gugatan: Istirahat Sejenak, Lalu Perjalanan Baru

22 jam lalu

Anies Baswedan saat menghadiri acara Syawalan HMI MPO di Yogyakarta, Ahad, 28 April 2024. Foto: Dok. Istimewa.
Rencana Anies Usai MK Tolak Gugatan: Istirahat Sejenak, Lalu Perjalanan Baru

Anies Baswedan membeberkan rencananya setelah gugatan kubunya ditolak Mahkamah Konstitusi.


Anies Baswedan Soal Putusan MK: Perjuangan Tidak Sia-sia

23 jam lalu

Mantan calon Presiden Anies Baswedan hadir dalam acara  Halal Bihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Anies Baswedan Soal Putusan MK: Perjuangan Tidak Sia-sia

Anies Baswedan menyatakan langkah barisannya melakukan gugatan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) bukanlah hal sia-sia.


Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

2 hari lalu

Mantan calon Presiden Anies Baswedan hadir dalam acara  Halal Bihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

Anies Baswedan mengomentari peluang bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai menteri.


Anies soal Peluang Maju di Pilgub Jakarta: Sekarang Rehat Dulu

2 hari lalu

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri (kanan) bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kedua kanan), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri) dan mantan capres nomor urut 1 Anies Baswedan (kedua kiri)  berfoto bersama saat milad ke-22 PKS di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu 27 April 2024. Tasyakuran milad ke-22 PKS tersebut dihadiri sejumlah kader dan ketua umum partai politik. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Anies soal Peluang Maju di Pilgub Jakarta: Sekarang Rehat Dulu

Anies Baswedan menanggapi singkat wacana dirinya akan maju kembali sebagai calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2024.


Anies Nilai PKS Berada di Persimpangan Jalan usai Putusan MK

2 hari lalu

Mantan calon Presiden Anies Baswedan hadir dalam acara  Halal Bihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Anies Nilai PKS Berada di Persimpangan Jalan usai Putusan MK

PKS belum menentukan apakah bergabung dengan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto atau berada di luar pemerintahan.


Deretan Aktivitas dan Pesan Anies setelah Pilpres 2024

2 hari lalu

Deretan Aktivitas dan Pesan Anies setelah Pilpres 2024

Setelah berakhir Pilpres 2024 dan putusan MK, Anies Baswedan telah melakukan berbagai aktivitas. Ia juga menyampaikan beberapa pesan dan pandangannya